Thursday, March 6, 2014

Instruksi Pimpinan

Dalam upaya untuk melangsungkan tugas dan fungsi kenegaraan untuk melayani warga sebangsa Indonesia tercinta kita ini, pemerintah perlu dana operasional yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Berdasarkan dokumen sakti inilah birokrasi berjalan.

Sumber: dokumen pribadi
Saya berharap bisa melakukan dengan baik apa yang mengisi pikiran saya tentang semua ini, tapi bahkan mengungkapkannya saja kesulitan di sini.


Menjadi calon birokrat (masih calon; belum ada surat keputusan), apakah idealisme ini yang terlalu tajam? Serba tidak enak. Bagaimanapun, tidak mungkin kami berbakti pada negeri tanpa "mencari" hidup dari uang negara, sementara setidaknya 8,5 jam dalam sehari kami habiskan untuknya. Padahal, bisa saja kami dinilai lebih tinggi seandainya kami bekerja di perusahaan swasta.

Di lain hal, penambahan pendapatan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai terpaksa dilakukan dengan mengorbankan uang negara yang lebih besar daripada uang saku yang diterima pegawai. Sebabnya, peraturannya yang melegalkan semua itu.

Sedangkan, berposisi sebagai seorang bawahan -seringkali- untuk berpendapat saja tertolak! Birokrasi yang lamban antara lain tersebab oleh formalitas yang kaku dan unggah-unggah yang keliru, di mana kehormatan berada pada jabatan dan bukannya kebenaran.

Di tingkat penentu kebijakan, lebih aneh lagi, perhitungan saintifik seringkali dikesampingkan oleh kepentingan politik. Khususnya anggaran. Contoh mudahnya adalah subsidi BBM. Pihak akademisi dan analis tingkat pelaksana sampai kepala seksi di Kementerian Keuangan (khususnya BKF dan DJA) sebenarnya sadar betul bahwa subsidi BBM lebih banyak memberikan dampak buruk bagi negara, antara lain: memberatkan anggaran (mengurangi jatah belanja barang dan modal), mendorong sifat konsumtif masyarakat, melanggengkan mental miskin, dan sebagainya. Namun, atas nama "instruksi pimpinan", perhitungan yang adil hanyalah referensi di halaman belakang. Judul buku tetap yang menarik perhatian: subsidi BBM untuk kesejahteraan rakyat. Sebuah kamuflase kebodohan.

Dimulai dari Presiden yang menitahkan, lalu menteri meneruskan, direktur jenderal menegaskan, direktur gagap membeokan, dan kasubdit ikut saja, lalu kepala seksi pontang-panting merevisi asumsi dasar dan perhitungan. Yang paling pasrah, pelaksana ya hanya melaksanakan instruksi pimpinan.

No comments:

Post a Comment