Wednesday, June 3, 2015

Middle Income Trap

Tergantung @Danau Sunter Utara (dok. pribadi)
Minggu pertama Juni. Doa saya hari ini: Semoga rizkimu sederas aliran sungai yang jernih (atau sederas hujan di bulan Juni?). Ambillah sebutuhmu. Minumlah secukupmu. Sirami bunga-bunga di sekitar rumah dengan airnya. Bersihkan diri juga dengannya.

Sejak membuka daftar isi buku "Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan: Kebijakan dan Tantangan Masa Depan", saya tertarik dengan bahasan middle income trap. Saya pengen bilang nulis "Ini guwe banget". Meski dalam buku tersebut diuraikan middle income trap dalam skala makro (nation), saya lebih seneng nulisnya di blog ini untuk skala mikro (individu): guweh dan eloe-eloe yang merasa senasib.

Seseorang digolongkan ke dalam middle income tatkala ia mampu membelanjakan maksimal USD600 per bulan. Ukurannya memang biasa memakai sisi konsumsi, bukan pemasukan. Tapi maksudnya adalah belanja maksimal yang dapat ia lakukan dengan penghasilan per bulan, tanpa pembiayaan (baca: utang). Kiranya, staf pemula di Kementerian Keuangan bisalah mengkonversi pendapatannya untuk belanja sampai nominal tadi dalam rupiah. Mungkin nge-pas. Atau lebih dikiiit. Jadi, gampangnya, saya dan para aparatur sipil negeri ya termasuk  golongan middle income.

Jebakan dari middle income ini, dalam skala makro maupun mikro, adalah kenyamanan. Merasa cukup mapan meski tidak kaya, tak mungkin dibilang miskin meski tak mampu beli rumah secara kontan. Dibilang miskin tak mau, tapi selalu merasa kurang dan kurang. Kebutuhan tercukupi, tinggal syukurnya yang tak melengkapi.

Merasa Kaya (?)
Kalau ini, saya sendiri belum merasa. Tapi sudah bermental kaya belum? Entahlah, kamu yang menilai. Tapi, dengan nominal rupiah yang setiap bulan masuk ke dua rekening terpisah dan beberapa kas yang diterima oleh tangan, gadget terbaru rasanya murah saja.

Mungkin tidak tepat betul sebutan merasa kaya. Namun saya lebih merasa sedih jika kami yang berpenghasilan rata-rata terlihat berperilaku layaknya OKB (orang kaya baru). Penghasilan memang tak banyak, tapi bulan depan sudah ada jaminan gaji+tunjangan masuk rekening. Itulah jebakan kenyamanan.

Merasa Kurang?
Tinggal di Jakarta sebagai golongan middle income, ada jebakan lain yang justru menggoda. Menurut hitungan kasar rasional ala PNS, membeli rumah di Jakarta berat rasanya. Umumnya kami adalah roker (rombongan kereta), karena tinggal di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Memiliki apartemen pun belum terpikirkan, apalagi menyewa. Bukan hanya harganya yang selangit, tapi kehidupan vertikal terbayang belum nyaman di hati.

Harga properti mulai menjungkirkan akal. Bukannya mengaku kalah, tapi definisi tempat tinggal tidak harus berupa aset. Daripada mengorbankan waktu-bersama-keluarga, saya memilih tinggal di dekat kantor meski harus menyewa, bukan memiliki. Ini pendapatku yang masih sendiri. Eh, setujukah, kamu?

Rekan di kanan-kiri kebanyakan mendorong untuk segera memiliki rumah, tentu dengan cara mengangsur (baca: utang), dengan alasan nilai properti yang menanjak secara eksponensial. Harga properti semakin naik. Tapi, semua itu kok dipandang dari sisi finansial. Kenyamanan, tidak diperhitungkan?

Maksud saya, udah mampunya beli rumah yang jauh dari kantor, kok masih ngotot dibeli gitu lho. Pan mending beli di kampung, di sini sewa yang deket kantor. Dengan perjalanan misalnya hanya 30 menit. Yah, daripada pulang-pergi dari dan ke kantor sendiri 3 jam per hari selama puluhan tahun? Entahlah, mari kita diskusikan dulu sebelum saya kekeuh menyimpulkan sesuai dengan pemikiran random ini.

Salam,
-ΛM-

No comments:

Post a Comment